Samarinda (Kalimantan Timur)-MITRATNI-POLRI.ID
Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), secara tegas membantah rumor yang menyatakan bahwa anggaran beasiswa telah dipotong demi keuntungan dari proyek tertentu.
Ia menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah dan menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Penganggaran di DPRD dilakukan melalui proses yang jelas dan terbuka. Tuduhan adanya aliran keuntungan fisik sebesar 10 persen yang mengaitkan DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak berdasar,” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar ini, yang mewakili Daerah Pemilihan Kota Balikpapan, menjelaskan bahwa peran DPRD adalah untuk mengawasi dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, sementara eksekutif bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut.
“Dinas Pendidikan yang sepenuhnya mengelola anggaran beasiswa, dan setelah anggaran disahkan, eksekutif memiliki kendali penuh,” tegasnya.
Menanggapi isu mengenai keuntungan dari proyek pokok pikiran (pokir) yang diduga melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim.
“Sekda, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, adalah pihak yang paling kompeten untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum. Ia meminta masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran pemerintah berlangsung dengan sangat transparan. Setelah disetujui oleh DPRD, anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggapan bahwa DPRD terlibat dalam implementasi anggaran adalah kesalahpahaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokir yang dihasilkan dari reses anggota dewan.
“Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kami tampung, tetapi pelaksanaannya sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif. Tuduhan bahwa DPRD terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah salah,” tutupnya.
B.K Gea
