Bengkulu (Bengkulu)-MitraTNI-POLRI.ID
Polemik pengadaan pakaian seragam sekolah kembali memantik kemarahan publik. Aktivis terkemuka asal Bengkulu, Rio Alvikram, secara terbuka melayangkan desakan keras kepada pihak berwenang agar segera mengusut tuntas dugaan praktik pengarahan pembelian seragam ke toko tertentu yang dinilai sangat memberatkan beban finansial orang tua murid.
Praktik yang kerap berulang setiap tahun ajaran baru ini dinilai Rio bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk indikasi bisnis terselubung yang merugikan masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Beban Ganda di Tengah Tekanan Ekonomi
Menurut Rio, aturan dan petunjuk teknis sebenarnya telah jelas melarang pihak sekolah atau komite mengarahkan wali murid untuk membeli seragam di tempat tertentu. Namun, praktiknya di lapangan kerap ditemukan celah “pengkondisian” yang memaksa orang tua harus merogoh kocek lebih dalam.
“Ini sudah keterlaluan. Orang tua murid kini dicekik dengan kewajiban membeli seragam di toko tertentu yang harganya sering kali jauh di atas pasaran umum,” ungkap Rio dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi institusi pendidikan yang bersih dari praktik-praktik komersial yang bernuansa aji mumpung.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Rio mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Ombudsman untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan investigasi mendalam.
Audit Transparansi: Memeriksa aliran komunikasi dan dugaan kerja sama eksklusif antara pihak sekolah/komite dengan pemilik toko penyuplai seragam.
Sanksi Tegas: Memberikan sanksi administratif hingga pencopotan jabatan bagi oknum kepala sekolah atau guru yang terbukti bermain mata dalam bisnis seragam ini.
Buka Akses Pasar Bebas: Memastikan orang tua murid memiliki kebebasan penuh untuk membeli bahan atau pakaian seragam di mana saja sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Suara Orang Tua Murid
Desakan yang disuarakan oleh Rio Alvikram ini langsung mendapat respons luas dan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya para wali murid di Bengkulu. Banyak dari mereka mengaku resah namun kerap memilih bungkam karena khawatir berdampak pada psikologis anak didik di sekolah.
Dengan adanya desakan terbuka dari aktivis ini, publik kini menanti langkah nyata dari aparat berwenang untuk membongkar tuntas akar masalah tersebut dan mengembalikan fungsi dunia pendidikan yang adil serta transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hidayat
