Bengkulu (Bengkulu)-MitraTNI-POLRI.ID
Aksi besar kembali mengguncang Kota Bengkulu. Senin (3/8/2026) pagi, puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB), ABRI 1, dan sejumlah aliansi lainnya menggelar aksi serentak di tiga titik vital: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Kantor Gubernur Bengkulu.
Dengan membawa spanduk dan poster, massa menyuarakan satu tuntutan tegas: “Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih Atau Diperjualbelikan.”
Aksi ini bukan tanpa alasan. FABB menilai penegakan hukum di Bengkulu terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Dua kasus besar menjadi fokus utama tuntutan mereka:
- Dugaan Korupsi PDAM
- Dugaan Mafia Pupuk Subsidi yang merugikan petani di Bengkulu Selatan, Kaur, hingga Lebong.
Dalam orasinya, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas secara transparan sejumlah nama yang diduga terseret, di antaranya mantan pejabat tinggi Bengkulu Helmi Hasan dan Mi’an, serta mantan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada 20 Juli lalu di Mapolda Bengkulu. Saat itu, massa membawa poster bertuliskan “Usut Tuntas Korupsi PDAM” dan “Pupuk Subsidi Untuk Petani, Bukan Mafia”, dan diterima langsung oleh Dirreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Asep Mauludin.
Koordinator Lapangan FABB, Dedi Mulyadi, menegaskan kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan.
“Kami datang ke Polda bukan untuk membuat gaduh. Kami datang menuntut keadilan. Kasus PDAM dan pupuk subsidi sudah lama jadi keluhan masyarakat. Sampai hari ini belum ada kejelasan,” tegas Dedi.
Sementara itu, Ketua FABB Herman Lupti memberikan ultimatum kepada penegak hukum.
“Kami akan kawal terus kasus ini. Jika 1 bulan ke depan tidak ada perkembangan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” ujar Herman.
FABB menegaskan aksi hari ini akan berjalan tertib dan damai. Namun mereka mengingatkan, jika tuntutan hanya dijawab dengan janji tanpa keputusan yang jelas dari pimpinan, mereka siap menginap dan melipatgandakan massa.
Kini publik menanti, apakah Kejati, DPRD, dan Pemerintah Provinsi akan menjawab dengan tindakan nyata atau kembali dengan janji semata.
Hidayat
