Pesisir Barat (Lampung)-MitraTNI-POLRI.ID
Skandal penyimpangan anggaran infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 terus bergulir. Menyusul sikap bungkam Kepala Dinas PUPR serta jawaban elusif dari pejabat internalnya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tim jurnalis investigasi MitraTNI-POLRI.ID mendesak aparat penegak hukum (APH), termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk segera mengambil langkah proaktif mengusut tuntas indikasi kerugian negara tersebut.
Sebelumnya, BPK RI secara telak membeberkan adanya praktik menyimpang yang mengarah pada indikasi korupsi berjamaah, mulai dari kekurangan volume pekerjaan fisik hingga keterlambatan pengerjaan proyek yang merugikan keuangan daerah. Namun, saat dikonfirmasi guna merespons temuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat memilih bungkam total. Alibi birokrasi dan sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga yang melempar tanggung jawab serta gagal menunjukkan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti sah pengembalian kerugian negara.
Menanggapi mandeknya transparansi di tingkat dinas teknis, jurnalis MitraTNI-POLRI.ID menilai bahwa sikap tutup mulut ini bukan sekadar bentuk pengabaian terhadap keterbukaan informasi publik, melainkan indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melindungi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bobolnya anggaran daerah.
“Ketidakmampuan pejabat Dinas PUPR Pesisir Barat membuktikan validitas dokumen pengembalian dana melalui STS menguatkan kecurigaan bahwa rekomendasi BPK hanya dijadikan macan kertas. Keheningan mereka di balik alibi birokrasi tidak boleh dibiarkan menjadi celah menguapnya uang rakyat,” tegas perwakilan tim investigasi MitraTNI-POLRI.ID, Senin (5/10/2026).
Seiring dengan eskalasi kasus ini, desakan keras kini dialamatkan kepada Inspektorat Daerah Pesisir Barat untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Lebih lanjut, elemen pengawas independen dan masyarakat mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera turun tangan menjemput bola, memanggil para pejabat terkait, serta memeriksa seluruh rekanan atau kontraktor pelaksana proyek yang bermasalah.
Tim jurnalis MitraTNI-POLRI.ID akan terus mengawal kasus ini secara konsisten hingga tuntas, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan hak-hak pembangunan infrastruktur masyarakat Pesisir Barat.
Redaksi (Sartina)
