Padangsidimpuan (Sumatera Utara)-MitraTNI-POLRI.ID
Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sumatera Utara di Kota Padangsidimpuan dibangun sebagai program prioritas pemerintah pusat dan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik tampilan bangunan yang berdiri tegak, fakta di lapangan memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan sekaligus persoalan kemanusiaan yang menyayat hati.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada 3 September 2026, ditemukan sejumlah temuan yang mengkhawatirkan:
- Pondasi dinding utama terekspos sepanjang ratusan meter, tanah di bawahnya amblas dan terkikis hingga membentuk celah besar di bawah struktur beton
- Besi tulangan terbuka dan berkarat, tidak tertutup sempurna oleh lapisan pelindung
- Jalur akses dan lingkungan belum selesai — tanah masih terbuka, puing-puing berserakan, saluran air belum terhubung dengan jelas
- Saluran pembuangan belum tersambung, berisiko menyebabkan genangan dan kerusakan tanah di sekitar fondasi saat hujan turun
Belum selesai persoalan bangunan, muncul pula masalah lain yang menyentuh sisi kemanusiaan. Para pekerja lepas yang menguras tenaga membangun gedung ini terlambat menerima upah mereka. Hingga berbagai upaya dilakukan, gaji mereka baru cair setelah didesak berulang kali padahal penghasilan itulah satu-satunya harapan untuk menafkahi istri, anak, dan orang tua di rumah.
Pernyataan Ketua DPW FORMASI Sumatera Utara, Erijon Damanik, kepada awak media di Padangsidimpuan, Selasa, 15 September 2026:
“Kami mengapresiasi akhirnya gaji para pekerja telah dibayarkan. Namun kami tegaskan dengan tegas: pembayaran ini baru terjadi setelah kami melakukan berbagai upaya mendesak. Seharusnya hak mereka dipenuhi tepat waktu, tanpa harus didesak terlebih dahulu!”
“Ingat, proyek ini adalah Sekolah Rakyat program yang dibanggakan, ditujukan untuk rakyat. Bagaimana mungkin proyek yang namanya membawa nama rakyat justru menelantarkan rakyat yang bekerja di dalamnya? Mereka berkeringat, menguras tenaga, membangun gedung ini tiap hari. Lalu hak makan anak, istri, dan orang tua mereka ditunda-tunda? Ini tidak pantas terjadi!”
“Setiap rupiah gaji itu adalah harapan hidup mereka. Selama tertunda, mereka bertahan dengan apa? Apakah harus berutang atau menahan lapar? Kerugian batin dan kesulitan hidup yang mereka alami selama menunggu tidak bisa diukur hanya dengan uang yang kini diterima!”
“Kondisi bangunan pun tidak kalah mengkhawatirkan. Pondasi terbuka, tanah amblas, lingkungan berantakan — ini bukan standar yang diharapkan dari program unggulan. Apakah gedung ini aman untuk ditempati anak-anak kita? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu?”
“Kepada pimpinan PT Nindya Karya (Persero), kami tegaskan: Jangan tinggal diam! Jangan menunggu didesak baru bergerak. Meski mereka buruh lepas, di mata hukum dan kemanusiaan hak mereka sama. Proyek Sekolah Rakyat ini bukan sekadar bangunan batu dan beton ini milik rakyat, dibangun oleh rakyat, dan tidak boleh merugikan rakyat yang membangunnya!”
“Bayar tepat waktu, bangun dengan kualitas terbaik, itulah kewajiban yang wajib ditepati tanpa ditunda-tunda. Ke depan, kami tidak ingin lagi mendengar ada pekerja di proyek mana pun, termasuk Sekolah Rakyat ini, yang harus berjuang dulu baru menerima haknya. Hargai keringat mereka, itulah tanda perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab!”
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Nindya Karya (Persero) sama sekali belum memberikan pernyataan apa pun terkait keterlambatan pembayaran gaji maupun kondisi bangunan tersebut. Awak media telah berulang kali mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk meminta tanggapan dan klarifikasi, namun hingga saat ini belum ada jawaban maupun respons yang diberikan.
Peliput : Tommy P Sianturi
