Jakarta Pusat (DKI Jakarta)-mitratni-polri.id
Sejauh mana agenda pemberantasan korupsi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusi dijalankan di era pemerintahan Prabowo-Gibran?
Pertanyaan kritis tersebut menjadi fokus dalam Uji Publik: Anti Korupsi, Konstitusi & Kekuasaan yang diselenggarakan oleh ASA Indonesia bersama Integrity Law Firm
Diskusi berlangsung secara terbuka pada Kamis, 27 Agustus 2026 di HI Hotel, Pasar Senen, Jakarta Pusat Uji Publik menghadirkan para tokoh antikorupsi, ahli hukum tata negara, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan Kabinet Bayangan untuk menguji, mengkritisi, dan membedah kinerja pemerintahan secara komprehensif.
Narasumber yang hadir antara lainnya; Abraham Samad dari ASA Indonesia dan mantan ketua KPK tahun 2011-2015., Denny Indrayana dari Integrity Law Firm., Zainal Arifin Mochtar pakar tatanegara., Iqbal Damanik Mentri bayangan perlindungan lingkungan hidup & Perubahan Iklim., Khoirunnisa Nur Agustyati Mentri bayangan Hak Perempuan & Kelompok Marginal., dan dimoderatori Latifina Baswedan aktivis perempuan.
Tujuan Uji Publik
Melalui forum ini, para narasumber dan peserta akan mengevaluasi 3 pilar utama:
- Anti Korupsi: Efektivitas kebijakan, penguatan KPK, dan transparansi anggaran di era Prabowo-Gibran
- Konstitusi: Kepatuhan terhadap UUD 1945, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara
- Kekuasaan Prinsip check and balances, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang bersih
“Uji Publik ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengawal. Kekuasaan perlu dikritisi agar tetap berada di rel konstitusi dan berpihak pada rakyat. Kami ingin memastikan janji pemberantasan korupsi tidak berhenti di slogan”, ucap Abraham Samad, perwakilan ASA Indonesia.
Pihak Integrity Law Firm menambahkan bahwa evaluasi kritis ini penting sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi. “Kami ingin menghadirkan ruang dialog yang sehat, berbasis data dan hukum, bukan sekadar opini.
Acara akan diisi dengan pemaparan evaluasi, diskusi panel, dan sesi tanya jawab terbuka bersama publik. Turut hadir Kabinet Bayangan yang akan memberikan catatan alternatif kebijakan.
ASA Indonesia dan Integrity Law Firm berharap Uji Publik ini dapat menjadi rujukan publik dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi.
Akun resmi Instagram: @asa.indonesia @integritylawfirm
Tentang ASA Indonesia
ASA Indonesia adalah lembaga yang fokus pada advokasi kebijakan publik, antikorupsi, dan penguatan demokrasi.
Tentang Integrity Law Firm:
Integrity Law Firm adalah kantor hukum yang berkomitmen pada penegakan hukum, keadilan, dan integritas Konstitusi. (Ine)
