Pesisir Barat (Lampung)-MitraTNI – POLRI.ID
Sikap antiklimaks ditunjukkan oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan atas indikasi kerugian negara dalam proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2025, Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat memilih bungkam total saat dikonfirmasi awak media.
Sikap tertutup ini memperkuat dugaan publik adanya upaya sistematis untuk menutupi borok tata kelola anggaran. Temuan BPK sebelumnya secara telak mengungkap adanya praktik korupsi berjamaah, mulai dari kekurangan volume pekerjaan fisik hingga keterlambatan penyelesaian proyek yang merugikan keuangan daerah.
Upaya konfirmasi yang dilanjutkan kepada Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Pesisir Barat turut bertepuk sebelah tangan. Pejabat terkait justru melontarkan jawaban bernada elusif, melempar tanggung jawab kepada pihak lain di internal bagiannya, serta melayangkan keberatan subjektif atas pemberitaan media. Ironisnya, saat didesak untuk menunjukkan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti konkret pengembalian kerugian negara yang diklaim telah ditindaklanjuti, sang Kabid memilih kembali bungkam dan memutus komunikasi.
Menyikapi gelagat lempar batu sembunyi tangan tersebut, desakan keras kini diarahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Daerah Pesisir Barat. Kalangan jurnalis dan elemen masyarakat mendesak agar lembaga pengawas internal dan penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi potensi kerugian negara yang kasat mata.
Ketidakmampuan Dinas PUPR Pesisir Barat membuktikan validitas pengembalian dana lewat dokumen STS merupakan indikator kuat bahwa temuan BPK belum ditindaklanjuti secara serius. Keheningan pihak dinas di tengah sorotan tajam publik mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Inspektorat Daerah Pesisir Barat dituntut segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Di sisi lain, Kejaksaan dan Kepolisian didesak untuk jemput bola membuka penyelidikan resmi guna mengusut tuntas aliran dana proyek bermasalah serta menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.
Publik Pesisir Barat kini menanti ketegasan APH untuk membongkar tuntas karut-marut infrastruktur yang diduga sarat praktik rasuah, tanpa pandang bulu terhadap pejabat struktural yang terlibat.
Tina
