Tapanuli Selatan (Sumatera Utara)-MitraTNI-POLRI.ID
Integritas yang seharusnya dijaga setinggi langit oleh penyelenggara negara, kini diduga dijual murah hanya demi uang receh. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang memegang amanah menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, justru diduga membiarkan aturan dilanggar secara terang-terangan, semata karena tergiur aliran uang sogokan.
Padahal setiap petugas sangat paham betul: berjualan di bahu jalan adalah pelanggaran tegas yang menghambat arus kendaraan dan membahayakan nyawa pengguna jalan lain. Namun kekuasaan yang dimiliki bukannya dipakai menertibkan, justru diduga disalahgunakan untuk melindungi pelanggar, asalkan uang “upeti” terus mengalir masuk.
Demikian ditegaskan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) DPC Tapsel, Ali Tohong Siregar, kepada awak media MitraTNI-POLRI ID, Sabtu (25/07).
“Kepala Pasar Tradisional Sipirok sendiri sudah mengakuinya secara terbuka: setiap pedagang yang menggunakan mobil maupun gerobak dipungut uang Rp50.000 oleh pihak Dinas Perhubungan. Dan faktanya sampai hari ini, mereka tetap dibiarkan menguasai bahu jalan tanpa ada tindakan penertiban sedikitpun,” ungkap Tohong.
Masalah ini sebenarnya sudah lama disoroti masyarakat maupun awak media, namun Dinas Perhubungan Tapsel seolah tuli dan tidak bergeming. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak berani menindak pelanggaran, karena sudah terikat janji uang haram yang diterima.
“Sangat memalukan dan menghina jabatan yang diemban. Mereka lebih memilih membiarkan jalan raya semrawut dan membahayakan warga, asalkan kantong pribadi atau kelompoknya terus terisi. Tugas negara dikorbankan hanya demi keuntungan sesaat yang tak seberapa,” tegas Tohong dengan nada kecewa yang mendalam.
Ketika dikonfirmasi awak media terkait tuduhan berat yang menjerat lembaganya, Kepala Dinas Perhubungan Tapsel hanya menjawab sangat singkat tanpa penjelasan maupun pembelaan: “Terima kasih atas informasinya.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata penertiban maupun klarifikasi resmi yang disampaikan. Indikasinya, praktik kotor ini akan terus berlanjut jika tidak ada pihak berwenang yang berani turun tangan dan menindak tegas oknum yang menjual amanah rakyat demi uang receh.
Peliput : Tommy P Sianturi
