Ketapang (Kalimantan Barat)-MitraTNI-POLRI.ID
Penyaluran dana hibah Pemprov Kalbar tahun 2025 sebesar Rp5 miliar kepada tiga pondok pesantren dan dua masjid di Kabupaten Ketapang memunculkan sejumlah indikasi yang patut mendapat perhatian aparat pengawas dan penegak hukum.
Fakta paling mencolok adalah pengakuan Ketua dan Bendahara Masjid di Pematang Sindur yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan dana, pelaksanaan pekerjaan, maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), meskipun nama mereka tercantum sebagai penanggung jawab penerima hibah. Jika keterangan tersebut benar, maka terdapat dugaan kuat bahwa dana hibah dikelola oleh pihak lain di luar penerima resmi.
Lebih serius lagi, pengakuan bahwa LPJ tidak pernah dibuat atau ditandatangani oleh pihak yang namanya dicantumkan membuka kemungkinan adanya dugaan pemalsuan dokumen. Apabila tanda tangan atau dokumen pertanggungjawaban dibuat tanpa persetujuan pihak yang berwenang, maka perbuatan tersebut berpotensi mengandung unsur pidana.
Selain itu, muncul pula dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan. Pengurus masjid menilai hasil pembangunan yang menggunakan dana hibah Rp1 miliar tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikucurkan. Kondisi ini layak diuji melalui audit teknis untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi kerugian keuangan negara.
Sorotan juga mengarah pada proses penetapan penerima hibah. Pengakuan bahwa pengajuan bantuan dilakukan melalui kedekatan dengan anggota DPRD serta adanya penerima hibah yang dikelola oleh keluarga dekat anggota legislatif menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. Meski belum tentu melanggar hukum, kondisi tersebut wajib diuji untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan pengaruh dalam penyaluran dana publik.
Karena dana hibah merupakan bagian dari keuangan negara, maka setiap rupiah penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terbukti ada pihak yang menguasai dana tanpa hak, membuat LPJ fiktif, atau mengurangi volume pekerjaan, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Atas dasar itu, Inspektorat, BPKP, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengusulan, pencairan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah tersebut. Transparansi menjadi kunci untuk memastikan bantuan yang bersumber dari uang rakyat tidak berubah menjadi bancakan segelintir pihak.
Jurnalis Budi
