Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) -MitraTNI-POLRI.ID
Keterlambatan penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan pada November 2025 lalu, memicu kemarahan mendalam di kalangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terkesan abai, bahkan Camat Angkola Selatan dinilai seolah buta dan tuli terhadap penderitaan warga yang sudah berbulan-bulan menderita akibat kerusakan fasilitas vital.
Karena minimnya perhatian pemerintah, masyarakat Mosa dan Desa Gunung Baringin terpaksa bahu-membahu melakukan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak parah akibat bencana. Kerusakan jalan dan fasilitas lainnya membuat perputaran ekonomi terhenti usaha warga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Martua Silaban, salah satu warga setempat, menyampaikan kekesalannya kepada awak media di lokasi, Rabu (9/9/2026). “Kami sudah sering menyampaikan keluhan ini dalam musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa dan aparat desa. Baik soal jalan rusak maupun Pasar Mosa yang merupakan sumber penghasilan utama kami, namun hingga kini belum ada perubahan. Camat seolah tidak melihat, tidak mendengar. Pemerintah seolah mendengar, tetapi tidak bertindak sama sekali,” tegasnya.
Martua menambahkan, kerusakan jalan membuat warga kesulitan beraktivitas sehari-hari. “Bagaimana kami bisa mencari nafkah kalau jalan saja sudah tidak bisa dilewati? Pasar Mosa yang menjadi tumpuan pendapatan juga terlantar. Kami berharap Pemkab Tapanuli Selatan dan Camat Angkola Selatan segera hadir, jangan tutup mata dan telinga terhadap nasib rakyat ini,” tandasnya.
PERNYATAAN TEGAS KETUA DPW FORMASI SUMUT, ERIJON DAMANIK:
“Kami di FORMASI Sumatera Utara sangat mengecam kelalaian ini. Camat Angkola Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak boleh berpura-pura tidak tahu. Bencana terjadi November 2025, sekarang sudah September 2026 hampir satu tahun rakyat menunggu, tapi tidak ada perbaikan. Malah rakyat sendiri yang harus memperbaiki jalan dengan tenaga sendiri!
Ini bukan sekadar kelambatan, ini pengabaian sengaja terhadap hak-hak warga negara. Camat itu wakil pemerintah di tingkat kecamatan jika beliau buta dan tuli terhadap nasib rakyatnya, untuk apa jabatan itu diisi?
Saya meminta Bupati Tapanuli Selatan segera menindaklanjuti, memerintahkan perbaikan jalan dan fasilitas secara serius, dan jika perlu ganti Camat yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Kami akan kawal kasus ini sampai ada solusi nyata, bukan janji manis lagi!”
Padahal, aspirasi masyarakat telah disampaikan berulang kali melalui forum musyawarah desa. Namun hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut yang nyata. Warga bersama FORMASI Sumut menuntut pemerintah segera turun tangan agar roda kehidupan dan perekonomian masyarakat dapat kembali berputar.
Peliput: Tommy P Sianturi
